Pemerintah Siapkan Bansos Tunai Buat Pemudik yang Tak Jadi Pulang

Pemerintah Akan Siapkan Bansos Tunai Buat Pemudik yang Tidak Jadi Pulang

Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk masyarakat yang tidak jadi mudik karena adanya pelarangan. Nantinya, para pemudik bisa mengirimkan uang kepada saudaranya di kampung halaman.

Baca Juga  Ini Daftar Bansos yang Mau Cair, Cek Cara Dapatnya !

“Jadi daripada mereka mudik mungkin mereka bisa mengirimkan atau mentransfer sebagian dari dana bantuan sosial mereka itu kepada keluarga atau saudara-saudara mereka di kampung. Jadi pola itu yang kita lakukan,” kata Sekretaris Eksekutif I KPC-PEN Raden Pardede, dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021, seperti dikutip pada Jumat (26/3/2021).

Lebih lanjut Raden Pardede mengatakan, pemerintah tidak ingin pemulihan penanganan pandemi covid-19 yang sudah berjalan hingga saat ini menjadi sia-sia. Apabila mudik diperbolehkan maka ada kemungkinan kasus covid-19 bisa melonjak kembali.

Oleh karena itu, KCP-PEN telah membahas bersama Polri, Badan Nasional Penanganan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menetapkan larangan mudik 2021 demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

“Apa yang sudah kita capai ini tentu kita tidak ingin buang begitu saja. Jadi PPKM mikro yang kelihatannya cukup baik dalam satu bulan terakhir ini itu terus kita perpanjang. PPKM mikro itu terlihat cukup baik menurunkan tingkat penularan yang kita lihat sekarang ini,” katanya.

Baca Juga  Ada Bansos Sebagai Kompensasi Larangan Mudik Lebaran 2021, Siapa yang Dapat?

Adapun terkait bansos, Raden Pardede menjelaskan, bahwa Pemerintah sudah masif memberikan bantuan sosial. Misalnya dalam bidang kesehatan, untuk karantina, dan biaya penanganan masyarakat yang sakit karena covid-19, biaya rumah sakitnya ditanggung oleh Pemerintah.

“Itu merupakan bukti pemerintah memperhatikan kaum yang rentan, bukan kelompok atas saja,” pungkasnya.
2 dari 3 halaman
Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Berlaku 6 hingga 17 Mei 2021

Sejumlah kendaraan melintasi ruas Tol Jagorawi, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Mulai 24 April 2020, pemerintah akan memberikan sanksi bagi warga yang nekat keluar masuk wilayah Jabodetabek dan wilayah zona merah virus corona COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Baca Juga  Anda Nekat Mudik Lebaran 2021? Nih Deretan Sanksinya!

Sebelumnya, pemerintah kembali melarang mudik Lebaran 2021. larangan ini juga dilakukan pada tahun lalu dengan alasan untuk mencegah naiknya angka positif Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, keputusan larangan mudik Lebaran 2021 dihasilkan dari rapat tiga menteri.

“Ditetapkan tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, swasta maupun pekerja mandiri juga seluruh masyarakat,” kata Muhadjir dalam Konpers daring, Jumat (26/3/2021).

Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. “Sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu,” tambah Muhadjir.

Ia melanjutkan, pelarangan mudik Lebaran 2021 ini untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Sehingga vaksinasi bisa menghasilkan kesehatan maksimal. Aturan yang menunjang akan diatur Kementerian terkait,” ujarnya.

Baca Juga  Berikut 6 Fakta Bansos Kompensasi Larangan Mudik 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *